DONGGALA – Ketua Fraksi DPRD Donggala, Alex, menyoroti potensi tumpang tindih penganggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan sinkronisasi agar program lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Alex, masih ditemukan sejumlah program dengan substansi serupa namun dianggarkan di dinas yang berbeda. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran sekaligus mengurangi efektivitas pelaksanaan di lapangan.
“Penganggaran jangan sampai tumpang tindih. Harus ada kejelasan pembagian kewenangan dan fokus program di masing-masing dinas,” tegasnya, ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ia mencontohkan pada sektor infrastruktur dan kebencanaan. Program normalisasi sungai, kata dia, tercatat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sekaligus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Ini harus dipertegas. Mana yang menjadi kewenangan PU dan mana yang ditangani BPBD. Jangan sampai dua-duanya menganggarkan program yang sama,” ujarnya.
Selain itu, Alex juga menyoroti kemiripan program antara Dinas Sosial dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Beberapa kegiatan dinilai memiliki irisan yang cukup besar, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau tujuannya sama, harusnya bisa disinergikan. Jangan berjalan sendiri-sendiri dengan program yang hampir serupa,” katanya.
Ia menegaskan, sinkronisasi lintas OPD penting dilakukan sejak tahap perencanaan. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembahasan anggaran di DPRD.
Dengan perencanaan yang terintegrasi, Alex optimistis anggaran daerah dapat dimanfaatkan lebih optimal serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan hanya soal penghematan, tapi bagaimana setiap rupiah benar-benar memberi manfaat maksimal,” tandasnya.
DPRD, lanjut dia, akan terus mengawal proses pembahasan anggaran agar tidak terjadi duplikasi program serta memastikan setiap OPD bekerja sesuai tupoksi masing-masing.ADK
