DONGGALA – Pansus II DPRD Donggala menyoroti rendahnya capaian program di sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, dalam pembahasan LKPJ Bupati 2025.
Untuk sektor pendidikan, realisasi program dan anggaran tercatat hanya mencapai sekitar 74 persen. Selain itu, distribusi tenaga pengajar dinilai belum merata, terutama di wilayah terpencil dan pegunungan.
Tak hanya itu, Pansus II juga menemukan adanya persoalan tumpang tindih pembiayaan pada satuan pendidikan yang menerima anggaran dari dua sumber berbeda, yakni APBD dan APBN, dalam dua tahun anggaran berturut-turut. Kondisi ini dinilai perlu segera dibenahi agar tidak mengganggu efektivitas program pendidikan.
Pansus juga menyoroti belum optimalnya pemahaman tugas dan fungsi antara pengawas dan koordinator wilayah (korwil) di tingkat kecamatan yang berdampak pada lemahnya pengawasan pendidikan di lapangan.
Sementara di sektor kesehatan, Pansus II menemukan ketidaksesuaian antara capaian fasilitas tenaga kesehatan yang diklaim mencapai 100 persen, namun tidak sejalan dengan realisasi pelayanan dasar yang masih berada di bawah angka 90 persen.
“Data penerima bantuan iuran BPJS juga belum akurat, ini harus segera dibenahi,” tegas Ketua Pansus II, Irfan, dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026).
Selain itu, lemahnya validitas data penerima bantuan sosial di sektor kesehatan turut menjadi perhatian. Kurangnya koordinasi antara OPD terkait dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.
Pansus II menegaskan, pembenahan di sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Sebab, kedua sektor tersebut merupakan indikator utama dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Perlu ada perbaikan menyeluruh, mulai dari perencanaan, distribusi sumber daya, hingga validitas data agar program benar-benar tepat sasaran,” tandas Irfan.
