DONGGALA — Suasana Aula Kasiromu, Kantor Bupati Donggala, Senin (17/11), mendadak menghangat saat Bupati Donggala Vera Elena Laruni, SE membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025. Di hadapan para camat, lurah, kepala desa, hingga pendamping sosial, Bupati Vera menegaskan satu pesan: data kemiskinan tidak boleh jadi arena permainan.
Didampingi Sekda Donggala Dr. Ir. H. Rustam Efendi dan jajaran pimpinan OPD, Bupati Vera menekankan bahwa DTSEN bukan sekadar sistem data, tetapi “alat perjuangan sosial” untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Setiap nama dalam data ini berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Tidak boleh ada intervensi, permainan, atau favoritisme. Kepala desa dan lurah harus jujur, bersih, dan mengikuti aturan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan koordinator dan pendamping PKH agar menjaga integritas dalam verifikasi dan validasi lapangan. “Kita butuh kepekaan sosial untuk membaca kondisi warga, dan ketegasan dalam menegakkan aturan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Vera kembali menyoroti fakta pahit: Donggala masih mencatat lebih dari 47 ribu warga dalam kategori kemiskinan ekstrem hingga 2024. Angka tersebut, kata dia, menjadi alarm keras agar semua pihak bekerja lebih serius dan terencana.
“Penanganan kemiskinan bukan urusan administrasi. Ini soal masa depan ribuan warga kita,” tegasnya.
Perketat Pengawasan
Bupati juga meminta Dinas Sosial dan Dinas PMD semakin memperketat pengawasan, memastikan pemutakhiran data di tingkat desa dan kelurahan berjalan bersih dan sesuai mekanisme.
Ia berharap setelah mengikuti sosialisasi dan Bimtek ini, peserta memahami alur dan ketentuan pengelolaan DTSEN sehingga Donggala menjadi daerah yang paling siap dalam implementasi data tunggal nasional.
Ketua Panitia Tekankan Akurasi Data
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Donggala, Mika Seleng, SE., MM selaku ketua panitia melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh peserta memahami mekanisme DTSEN dengan benar, sehingga data yang dihasilkan akurat dan bantuan sosial tepat sasaran.
Peserta kegiatan terdiri dari camat, kepala desa/lurah, koordinator dan pendamping PKH, TKSK, operator SIKS-NG desa/kelurahan, hingga perwakilan masyarakat.ALB
