PALU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah mulai mengevaluasi ketentuan pidana dalam sejumlah peraturan daerah (perda). Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan daerah dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat kajian bersama pimpinan dan anggota Bapemperda, organisasi perangkat daerah (OPD), serta tenaga ahli di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jumat (13/11/2026).
Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Sulteng, Asri Lasatu, mengatakan, penyesuaian difokuskan pada perda yang memuat ketentuan pidana, terutama aturan yang telah diterbitkan pada 2010 dan 2012.
Menurut dia, pemberlakuan ketentuan pidana nasional membawa konsekuensi terhadap pengaturan sanksi dalam perda. Karena itu, ketentuan pidana yang sudah ada perlu ditinjau agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Salah satu contoh yang dibahas adalah pengaturan sanksi dalam perda yang sebelumnya mencantumkan ancaman kurungan maksimal tiga bulan dan denda Rp30 juta.
Asri menjelaskan, ketentuan pidana yang baru membatasi besaran denda maksimal untuk pelanggaran tertentu hingga Rp1 juta. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan denda melebihi batas tersebut.
“Jadi, yang kami review adalah perda-perda yang sudah dihasilkan DPRD bersama pemerintah. Untuk perda berikutnya, jika mengatur ketentuan pidana, harus diselaraskan dengan ketentuan dalam KUHP Nasional,” kata Asri.
Dia menegaskan, evaluasi tersebut tidak berarti seluruh materi perda harus diubah. Penyesuaian hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana.
Sebab, tidak semua perda memuat ketentuan pidana. Beberapa aturan daerah justru mengatur sanksi administratif yang memiliki mekanisme dan ketentuan berbeda.
“Perdanya tidak perlu berubah secara keseluruhan. Yang disesuaikan hanya ketentuan pidananya. Tidak semua perda mengatur ketentuan pidana,” ujarnya.
Asri menambahkan, ketentuan mengenai sanksi administratif, termasuk yang diatur dalam perda terkait lingkungan, tidak menjadi fokus utama kajian tersebut.
Melalui evaluasi ini, Bapemperda DPRD Sulteng diharapkan dapat memastikan produk hukum daerah tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan nasional, tanpa harus mengubah keseluruhan substansi perda yang telah berlaku.ADK







