PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berupaya mempercepat kepastian dasar hukum pemungutan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Sebab, keterlambatan penerapan pungutan tersebut dikhawatirkan membuat daerah kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) hingga ratusan miliar rupiah.
Anggota Komisi II DPRD Sulteng Marlela mengatakan, pembahasan mengenai penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur Sulteng terkait IPERA menjadi salah satu fokus rapat dengar pendapat (RDP) bersama perangkat daerah, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, pemerintah provinsi sebenarnya telah memiliki peraturan daerah (perda) yang mengatur pungutan tersebut. Namun, hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum diterbitkan sehingga mekanisme pemungutan belum bisa dijalankan.
“Kalau ini belum turun-turun juga, kita tidak tahu kapan. Sementara potensi dari IPERA yang sudah kita kasih izin ini bisa membuat kita kehilangan PAD,” kata Marlela seusai rapat.
Dia menyebutkan, potensi penerimaan dari pungutan IPERA diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih. Sementara itu, izin yang telah masuk dalam pembahasan awal tercatat enam. Jumlah tersebut belum termasuk potensi perizinan di sejumlah daerah lain, termasuk Buol.
Marlela menjelaskan, dalam skema IPERA terdapat tiga komponen pembayaran yang harus dipenuhi pemegang izin. Salah satunya kewajiban pembayaran dalam jangka waktu 30 hari setelah izin diterbitkan. Selain itu, terdapat komponen lain, termasuk kewajiban terkait reklamasi yang harus dibayarkan sejak izin keluar.
Namun, ketiga komponen tersebut belum dapat dipungut karena masih membutuhkan landasan hukum teknis melalui peraturan gubernur (Pergub).
“Kalau kita keluarkan izin, orang mendapatkan uang, sementara kita yang menanggung urusan reklamasi. Karena itu, komponen pungutan ini harus jelas sejak awal,” ujarnya.
Dia menegaskan, Komisi II tidak ingin terburu-buru menerapkan pungutan tanpa kepastian regulasi. Sebab, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan penerimaan keuangan daerah dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila mekanismenya tidak memiliki dasar yang kuat.
Karena itu, DPRD Sulteng telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dari komunikasi tersebut, pihak kementerian meminta adanya surat dari DPR RI sebagai bagian dari proses mendapatkan rekomendasi.
Marlela berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga kepastian penerapan IPERA bisa diperoleh sebelum akhir 2026. Komisi II juga berencana kembali melakukan komunikasi langsung dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Di sisi lain, Komisi II turut menyoroti pelaksanaan pertambangan rakyat yang selama ini berjalan. Menurut Marlela, penerbitan izin harus diikuti pengawasan dan koordinasi yang lebih baik, termasuk memastikan aktivitas pertambangan memenuhi ketentuan serta memperhatikan dampak lingkungan.
Dia mencontohkan, kewajiban reklamasi perlu menjadi perhatian sejak awal penerbitan izin. Jangan sampai kegiatan pertambangan menghasilkan keuntungan bagi pemegang izin, tetapi beban pemulihan lingkungan justru ditanggung pemerintah.
“Intinya supaya lebih terkoordinasi. Kita juga harus betul-betul melihat kelayakan pertambangan rakyat ini, bagaimana pemodalnya dan bagaimana dampak lingkungannya,” tuturnya.
Marlela juga menegaskan, pembahasan IPERA kali ini secara khusus berkaitan dengan pertambangan rakyat komoditas emas. Sementara pertambangan batuan atau galian C memiliki ketentuan tersendiri.
Dia berharap kepastian regulasi segera diperoleh agar penerbitan izin pertambangan rakyat dapat berjalan seiring dengan kewajiban pembayaran dan pengawasan. Dengan demikian, aktivitas pertambangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pemegang izin, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah serta tanggung jawab pemulihan lingkungan.ADK







