November 16, 2026
News  

Enam Izin Tambang Rakyat Terbit, DPRD Sulteng Kejar Potensi Pungutan IPERA

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra. (Foto: Istimewa)
banner 728x90

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mulai mencari jalan agar potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan rakyat bisa segera direalisasikan. Salah satunya melalui pungutan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) terhadap pemegang izin pertambangan rakyat (IPR) yang telah diterbitkan.

Upaya tersebut dibahas Komisi II DPRD Sulteng dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah perangkat daerah terkait, Senin (16/11/2026). Rapat yang berlangsung tertutup itu melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng Sony Tandra mengatakan, pembahasan difokuskan pada mekanisme pemungutan IPERA. Persoalannya, regulasi daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi belum diterbitkan.

Karena itu, DPRD mendorong adanya kepastian hukum agar pungutan terhadap izin pertambangan rakyat yang sudah terbit tidak terus tertunda.

“Kita minta dukungan melalui surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya diizinkan. Jadi, dengan surat keputusan gubernur saja sudah bisa kita pungut,” kata Sony usai rapat.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar untuk mulai mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas pertambangan rakyat, sembari menunggu regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi.

Sony menyebutkan, saat ini sudah ada enam izin pertambangan rakyat yang diterbitkan. Jumlah tersebut berpotensi bertambah seiring proses penerbitan izin lainnya.

Dia menilai, potensi penerimaan dari sektor tersebut cukup besar. Bahkan, wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Buol diperkirakan memiliki potensi penerimaan hingga Rp120 miliar apabila perizinan pertambangan rakyat di kedua daerah tersebut terealisasi.

“Sudah enam izin yang keluar. Belum lagi yang lainnya yang akan keluar. Potensinya cukup besar,” ujarnya.

Terkait realisasi pemungutan IPERA, Sony berharap proses koordinasi dengan pemerintah pusat dapat segera ditindaklanjuti. DPRD menginginkan surat dukungan dari kementerian terkait bisa diperoleh secepatnya sehingga pemerintah provinsi memiliki kejelasan dalam menerapkan mekanisme pungutan tersebut.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendorong sektor pertambangan rakyat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Tengah.ADK