PALU – Sebanyak 25 peraturan daerah (Perda) di Sulawesi Tengah diketahui memuat ketentuan sanksi pidana. Meski demikian, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak serta-merta mengharuskan seluruh perda tersebut direvisi.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menjelaskan, perubahan regulasi nasional tersebut menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran perda yang diproses melalui pengadilan.
Hal itu disampaikan Mahfud usai mengikuti rapat kajian evaluasi penyesuaian ketentuan pidana dalam perda bersama Bapemperda, organisasi perangkat daerah (OPD), dan tenaga ahli di DPRD Sulteng, Jumat (13/11/2026).
Menurut Mahfud, rapat tersebut lebih diarahkan pada penyamaan persepsi antara DPRD dan perangkat daerah yang menjadi pelaksana perda, khususnya aturan yang memuat tindak pidana ringan (tipiring).
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penyesuaian besaran denda. Dalam ketentuan lama, perda dapat mengatur ancaman pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp50 juta.
Namun, berdasarkan kategori dalam Lampiran III UU Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan pidana dalam perda masuk kategori tertentu dengan batas maksimal denda Rp1 juta.
“Artinya, setiap tindak pidana dalam perda yang sampai ke pengadilan, dendanya tidak akan mungkin lebih dari Rp1 juta atau maksimal Rp1 juta,” jelasnya.
Mahfud menegaskan, ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi hakim, bukan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan penegakan perda.
Dengan demikian, pemerintah daerah tetap dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran perda yang mengaturnya. Bentuknya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, uang paksa atau dwangsom, hingga pencabutan izin.
Penerapan sanksi administratif juga tidak menghilangkan kemungkinan penegakan sanksi pidana melalui aparat penegak hukum apabila unsur pelanggaran pidana terpenuhi.
“Bukan pemerintah daerah yang menjatuhkan sanksi pidana. Itu menjadi kewenangan pengadilan. Pemerintah daerah tetap bisa menegakkan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam perda,” ujarnya.
Dia menambahkan, masyarakat tidak dapat memilih sendiri jenis sanksi yang akan diterapkan. Penegakan sanksi administratif menjadi kewenangan pemerintah daerah, sedangkan proses pidana ditangani aparat penegak hukum melalui mekanisme peradilan.
Menurut Mahfud, selama ini pelanggaran perda lebih banyak diselesaikan melalui penerapan sanksi administratif dan relatif jarang berlanjut hingga proses pengadilan.
Karena itu, hasil kajian Bapemperda diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh OPD agar tidak keliru dalam menerapkan ketentuan sanksi setelah berlakunya regulasi baru.
Mahfud menegaskan, berdasarkan hasil inventarisasi DPRD Sulteng, terdapat 25 perda yang memuat ketentuan pidana. Namun, perda-perda tersebut tidak harus diubah karena UU Nomor 1 Tahun 2026 telah memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana.
“Jadi, perda tidak perlu diubah. Hakim ketika menegakkan sanksi pidana dalam perda harus berpedoman pada kategori yang diatur dalam Lampiran III UU Nomor 1 Tahun 2026,” pungkasnya.ADK







