PASANGKAYU — Program MBG resmi disepakati melalui Berita Acara MBG yang menjadi dasar penguatan sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Kesepakatan itu ditegaskan dalam rapat koordinasi yang melibatkan unsur DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu.
Kesepakatan MBG tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi program lintas sektor, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penguatan akses layanan, efektivitas program, serta optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran.
Dalam berita acara tersebut, para pihak sepakat mendorong pola kerja kolaboratif antar-OPD, termasuk penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Skema ini diharapkan mampu meminimalkan tumpang tindih kegiatan sekaligus meningkatkan dampak langsung program bagi masyarakat.
DPRD menekankan bahwa implementasi MBG harus berorientasi pada kebutuhan riil warga, bukan sekadar administratif. Program harus menyentuh sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu, pemerintah daerah menyatakan komitmennya menjadikan MBG sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menjawab tantangan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah.
Dengan ditandatanganinya Berita Acara MBG ini, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Pasangkayu dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berkeadilan.***
