PALU – Ketua Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Yus Mangun, menyoroti ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), terutama dari sektor pertambangan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11).
Rapat tersebut membahas menurunnya dana transfer ke daerah yang berdampak langsung terhadap pembiayaan program pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Yus, pengurangan dana transfer membuat daerah kesulitan menjalankan berbagai program prioritas, terutama di sektor pelayanan publik.
“Dampak pengurangan ini sangat nyata. Pembiayaan daerah jadi terbatas, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar ikut terhambat,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Lebih jauh, Yus menilai pembagian DBH selama ini belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, Sulteng merupakan salah satu daerah penghasil nikel dan mineral terbesar di Indonesia.
“Sulteng adalah daerah penghasil, tapi penerimaan daerah tidak sebanding dengan nilai kekayaan alam yang diambil. Pemerintah pusat harus memperhatikan ini secara serius,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan transfer ke daerah serta memperbaiki formula pembagian DBH agar lebih proporsional. Harapannya, daerah penghasil dapat merasakan manfaat langsung dari sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain DPRD, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota se-Sulteng. Forum itu menjadi ajang menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat agar terbangun sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.ALB
