DONGGALA – Wakil Ketua II DPRD Donggala, Azis Rauf, akhirnya menemui massa aksi yang menuntut pembayaran gaji tertunggak selama empat bulan. Di hadapan para demonstran, Azis menegaskan bahwa DPRD siap mengawal aspirasi, meski bukan pihak eksekutor anggaran.
“Kami ini bukan eksekutor. Tugas kami menyampaikan aspirasi masyarakat,” tegas Azis di tengah dialog dengan massa, Rabu (8/4/2026).
Ia mengakui, persoalan keterlambatan gaji, termasuk bagi tenaga honorer dan P3K, menjadi perhatian serius DPRD. Bahkan, kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kualitas pendidikan di Donggala.
“Bagaimana mau mencerdaskan bangsa, bagaimana IPM Donggala mau naik kalau guru-guru tidak diperhatikan,” ujarnya.
Selain itu, Azis juga menyinggung minimnya alokasi anggaran di sektor pertanian, yang dinilai tidak sejalan dengan target swasembada pangan. DPRD, kata dia, sebelumnya telah menyampaikan protes terkait hal tersebut.
Dalam pertemuan itu, Azis memastikan DPRD telah menyiapkan rekomendasi resmi sebagai tindak lanjut atas tuntutan massa. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar komunikasi dengan pihak eksekutif.
“Rekomendasi DPRD jelas ada. Ini akan kami teruskan sebagai bahan ke pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga membuka peluang DPRD untuk ikut mendampingi pemerintah daerah hingga ke kementerian, jika persoalan anggaran menjadi kendala utama.
“Kalau memang perlu ke kementerian, kami siap dampingi. Soal biaya, kami DPRD siap,” tandasnya.ADK
