DONGGALA – DPRD Kabupaten Donggala resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025. Pembentukan itu diputuskan dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026).
Pembentukan Pansus mengacu pada tata tertib DPRD, khususnya Pasal 73 ayat (1), yang mengatur jumlah anggota panitia khusus maksimal 13 orang. Komposisi keanggotaan pun disusun proporsional berdasarkan perwakilan fraksi di DPRD.
Fraksi NasDem mendapat porsi tiga kursi, masing-masing diisi Hermin, Farida, dan Azwar. Sementara Fraksi Perindo dan Gerindra masing-masing diwakili dua orang. Adapun fraksi lainnya seperti PKS, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, dan PDI Perjuangan masing-masing mengirim satu wakil.
Sekretaris DPRD Donggala, Saifullah Lagaga, membacakan secara resmi susunan keanggotaan tersebut di hadapan forum paripurna.
Tak hanya itu, rapat juga menetapkan struktur pimpinan Pansus. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Muhammad Irfan, dipercaya sebagai ketua. Posisi wakil ketua diisi Azwar, sedangkan sekretaris dijabat Jinurian Lamakatutu.
Dalam forum tersebut, masa kerja Pansus sempat menjadi perdebatan. Awalnya, pembahasan LKPJ dijadwalkan berlangsung selama tiga hari kerja. Namun, setelah mempertimbangkan adanya hari libur nasional, masa kerja akhirnya diperpanjang menjadi empat hari.
Pansus dijadwalkan langsung bekerja melakukan pembahasan intensif terhadap dokumen LKPJ, mulai dari capaian program, realisasi anggaran, hingga evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/4/2026).
Pimpinan DPRD Donggala menegaskan, pembentukan Pansus merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui pembahasan LKPJ, DPRD diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Menutup rapat, pimpinan dewan juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Donggala beserta jajaran pemerintah daerah yang telah hadir dan mengikuti seluruh rangkaian paripurna.ADK
