PALU – Rencana pembangunan lima tahun ke depan di Kota Palu akhirnya resmi punya arah baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, lewat rapat paripurna yang digelar Sabtu (12/7).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rico A.T. Djanggola, dan dihadiri Asisten I Setda Kota Palu H. Usman yang mewakili wali kota, para anggota dewan, serta jajaran kepala OPD.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Mutmainah Korona, membacakan laporan akhir hasil pembahasan yang digodok selama tiga hari, 8–10 Juli 2025. “Dokumen ini akan menjadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” tegas Mutmainah.
Dorong Wisata Berbasis Kebencanaan
Pansus menekankan pentingnya menjadikan sejarah kebencanaan sebagai identitas dan potensi unggulan wisata Palu. Lokasi seperti Masjid Terapung, sisa Jembatan IV, kawasan likuifaksi Petobo dan Balaroa, serta pemakaman massal Poboya, disarankan dikembangkan sebagai geo-wisata edukatif.
“Ini sejalan dengan visi Palu sebagai Geopark City sekaligus pusat pengetahuan kebencanaan,” ujarnya.
Perkuat Data dan Regulasi Inklusif
Dalam aspek kesetaraan, DPRD mendorong agar data sektoral—mulai dari angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga partisipasi penyandang disabilitas—masuk dalam RPJMD. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.
Pansus juga menegaskan perlunya penguatan dasar hukum pengarusutamaan gender, dengan merujuk pada regulasi nasional seperti CEDAW dan berbagai Perda terkait lingkungan serta tata ruang.
Soroti KEK dan PAD Palu
Sektor ekonomi tak luput dari perhatian. DPRD meminta kejelasan status operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, serta mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil dari sektor tambang emas PT Citra Palu Minerals (CPM).
Selain itu, Pansus mengusulkan pembentukan BUMD baru seperti PD Pasar dan penguatan Perumda sebagai strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembangunan Efisien dan Ramah Anak
Pada bidang infrastruktur, DPRD menekankan pembangunan kawasan yang ramah anak, inklusif, dan tangguh bencana. Salah satu usulan menarik adalah pengembangan kawasan tematik Pasar Bambaru tanpa membebani APBD, sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Mutmainah memastikan, seluruh hasil pembahasan ini akan menjadi bahan utama finalisasi dokumen RPJMD 2025–2029 yang akan ditetapkan menjadi Perda. “Langkah ini bukan sekadar formalitas. RPJMD harus menjawab tantangan nyata Kota Palu dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warganya,” pungkasnya.ADK