SIGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi resmi menjalin kerja sama dengan Solidaritas Alumni Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) untuk memperkuat sektor peternakan rakyat. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sigi dan SASPRI dilakukan di Aula Kantor Bupati Sigi, Selasa (21/10), bersamaan dengan pelantikan Wali Pratama SASPRI Kabupaten Sigi.
Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae hadir langsung dalam acara tersebut. Ia menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para alumni SPR dalam meningkatkan kapasitas peternak lokal. “SASPRI menjadi mitra penting pemerintah dalam mendorong kemajuan peternakan rakyat yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Rizal.
Menurutnya, sektor peternakan rakyat di Sigi memiliki potensi besar untuk dikembangkan, terutama jika ditunjang oleh pelatihan, pendampingan, dan inovasi teknologi. “Kita ingin kerja sama ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak dan ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Kerja sama yang tertuang dalam MoU ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, pendampingan usaha, penyediaan akses permodalan, hingga penerapan digitalisasi dalam tata kelola peternakan. Diharapkan, program-program tersebut mampu memperkuat ekosistem peternakan di Sigi sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal.
Wali Utama SASPRI Nasional, Muladno, menyambut baik kolaborasi ini. Ia menilai Sigi menjadi salah satu daerah yang cukup serius membangun sektor peternakan berbasis masyarakat. “Kami siap mendukung dengan jaringan alumni SPR di seluruh Indonesia agar pengelolaan peternakan rakyat di Sigi bisa menjadi model nasional,” katanya.
Selain jajaran SASPRI dan alumni SPR, acara juga dihadiri perwakilan DPRD Sigi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pelaku usaha peternakan. Pengukuhan Wali Pratama SASPRI Kabupaten Sigi sekaligus menjadi momentum mempererat solidaritas antaralumni dan memperkuat jejaring kerja lintas sektor dalam mengembangkan usaha peternakan rakyat di daerah.***
