News  

DPRD Sulteng Tinjau Abrasi di Sulewana, Warga Menunggu Kepastian

Komisi III DPRD Sulteng bersama warga Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Minggu (22/6/2025) malam. FOTO : IST
banner 728x90

POSO – Komisi III DPRD Sulawesi Tengah turun langsung meninjau abrasi dan tanah amblas yang merusak permukiman warga di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III, Arnila H. Moh. Ali itu mendatangi lokasi Minggu (22/6) malam.

Tak hanya Arnila, ikut hadir jajaran anggota komisi seperti H. Zainal Abidin Ishak, Muhammad Safri, H. Musliman, Dandy Adhy Prabowo, H. Suardi, Royke W. Kaloh, Marthen Tibe, Takwin, Fery Budiutomo, dan Sadat Anwar Bahalia. Mereka juga didampingi staf dan Humas DPRD Sulteng.

Laporan masyarakat menyebut sedikitnya 20 kepala keluarga terdampak. Sejumlah rumah, gereja, bahkan akses jalan ikut rusak. Kondisi ini kian memprihatinkan karena pergerakan tanah yang awalnya kecil, kini makin melebar.

Camat Pamona Utara Saklin D. Tabeo bersama Plt. Kades Sulewana Hermin Mira menjelaskan, lokasi yang tergerus berada sangat dekat dengan turbin PLTU PT Poso Energi. Warga menduga getaran dari aktivitas turbin mempercepat abrasi.

Masalah ini sebenarnya bukan hal baru. Warga sudah dua kali turun aksi. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Poso dan Komnas HAM pernah berjanji memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan, tapi hingga kini tak kunjung terlaksana.

Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Arnila H. Moh. Ali, menegaskan pihaknya belum bisa memastikan penyebab pasti amblasnya tanah. “Apakah karena aktivitas PLTU atau faktor geologi, perlu penelitian lebih dalam. Komisi akan memanggil instansi terkait, termasuk geologi, DLH, dan pihak PT Poso Energi,” tegasnya.

Ia memastikan persoalan ini jadi perhatian serius DPRD. “Dampaknya jelas mengganggu kehidupan warga,” tambahnya.

Senada, anggota Komisi III, Royke W. Kaloh, menekankan perlunya langkah cepat. “Kami akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Poso Energi dan dinas terkait. Penyelesaian jangan ditunda-tunda. Warga butuh kepastian,” ujarnya.