PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan kesiapan penuh menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD Sulteng terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024. LKPJ tersebut telah disampaikan Gubernur Anwar Hafid pada 27 Maret 2025 lalu.
Rekomendasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Arus Abdul Karim dan dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido, Rabu (21/5) di ruang rapat utama DPRD Sulteng.
Dalam sidang, juru bicara Pansus LKPJ, Rahmawati M. Nur, S.Ag, memaparkan sejumlah sorotan strategis dari tim yang dipimpin Ir. Sonny Tandra. Beberapa isu krusial yang mencuat antara lain pengelolaan anggaran, tata kelola aset daerah, optimalisasi BUMD, kualitas belanja publik, pemerataan pendidikan, serta percepatan layanan kesehatan.
Dari sisi kinerja, Pemprov Sulteng mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 5,56 triliun dari target Rp 6,03 triliun (92,15%). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan performa kuat, dengan capaian Rp 2,12 triliun atau 93,94% dari target.
Namun, beberapa sektor masih dinilai belum optimal, seperti pengelolaan kekayaan daerah yang baru memberikan kontribusi 24,16%. Di bidang pendidikan, pembangunan SMK Negeri 1 Luwuk yang belum rampung menjadi perhatian serius. Sementara di sektor kesehatan, Pansus menyoroti layanan RSUD provinsi yang belum maksimal dan tingginya jumlah penduduk tanpa jaminan kesehatan, mencapai lebih dari 700 ribu jiwa.
Pansus LKPJ merekomendasikan langkah konkret, di antaranya percepatan reformasi BUMD, perbaikan format LKPJ agar sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, serta sinkronisasi perencanaan anggaran berbasis program dan hasil.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Reny Lamadjido menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menegaskan komitmen eksekutif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Rekomendasi ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan program ke depan. Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif,” tegas Reny saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Anwar Hafid.
Di akhir sambutannya, Reny juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan tugas eksekutif, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif demi pembangunan berkelanjutan di Sulteng.*/RBY
