DONGGALA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Donggala mengingatkan potensi gejolak jika pemerintah daerah memaksakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh.
Kepala Bapenda Donggala, Mohamad Hafid, menegaskan bahwa PBB memang menjadi salah satu sumber pendapatan yang besar. Namun kebijakan menaikkannya tidak bisa dilakukan terburu-buru. “Kalau dipaksa genjot saat ekonomi lesu, bisa-bisa kejadian seperti di Pati dan Maros. Penolakan besar-besaran,” ujarnya, Senin (29/9).
Merujuk pada dua daerah tersebut, kenaikan PBB yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat memicu aksi protes luas hingga berujung pada peninjauan ulang aturan. Hafid tidak ingin Donggala mengulang situasi serupa.
Untuk saat ini, Bapenda memilih mengoptimalkan pemungutan pada wajib pajak badan ketimbang perorangan. Langkah itu dinilai lebih aman dan memiliki risiko resistensi yang lebih rendah.
“Kita tetap ingin pendapatan naik, tetapi harus realistis dan tidak memicu gejolak. Fokus badan dulu, baru bertahap ke masyarakat,” kata Hafid.ALB
