MOROWALI – Aksi mogok kerja puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) di jalan hauling PT Hengjaya, Desa Makarti, Kecamatan Bahodopi, Morowali, diwarnai dugaan tindakan kekerasan.
FSPIM menyebut sejumlah massa mengalami luka-luka dan intimidasi setelah aksi mereka dibubarkan pada Jumat (25/9). Pembubaran tersebut disebut melibatkan aparat keamanan dan sejumlah orang yang oleh massa diduga bertindak seperti preman.
Aksi mogok kerja itu telah berlangsung sejak Kamis (24/9). Massa berencana melanjutkan aksi hingga 7 Oktober 2026 sebagai bentuk protes terhadap persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Malachite International Mining (MIM) dan PT Roda Jaya Sakti (RJS).
DPP FSPIM menilai tindakan represif terhadap massa tidak semestinya terjadi, terlebih sebelumnya telah ada agenda mediasi yang difasilitasi Polres Morowali pada Sabtu (26/9).
“Kami mengutuk keras kekerasan fisik dan tindakan represif terhadap para buruh, khususnya buruh perempuan,” demikian sikap FSPIM dalam pernyataan resminya.
FSPIM juga meminta aparat kepolisian mengusut dugaan kekerasan yang terjadi dalam pembubaran aksi tersebut. Mereka mendesak pihak yang dianggap bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan.
Selain persoalan kekerasan, tuntutan utama massa berkaitan dengan PHK terhadap ratusan pekerja di PT MIM dan PT RJS.
FSPIM mendesak perusahaan mempekerjakan kembali para buruh yang telah terkena PHK. Serikat pekerja menilai keputusan PHK tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena perusahaan disebut masih menjalankan aktivitas produksi dan menggunakan tenaga kerja outsourcing.
Desak Pemerintah Turun Tangan
FSPIM meminta Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Kementerian Ketenagakerjaan turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Mereka juga mendesak Kapolri dan Menteri Ketenagakerjaan mengusut dugaan tindakan represif terhadap buruh sekaligus dugaan praktik union busting.
“Segera pekerjakan kawan-kawan kami yang di-PHK di PT MIM dan PT RJS,” menjadi salah satu tuntutan utama FSPIM.
Selain itu, FSPIM meminta seluruh pihak menghentikan tindakan yang mereka nilai sebagai intimidasi terhadap pekerja yang menjalankan hak menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan ketenagakerjaan.
FSPIM juga mengajak elemen gerakan masyarakat sipil memberikan solidaritas terhadap buruh tambang dan pekerja sektor pengolahan di Morowali.
Persoalan PHK tersebut sebelumnya telah dibawa dalam sejumlah aksi buruh, termasuk peringatan May Day pada Mei 2026. FSPIM juga menyebut telah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
Namun, menurut serikat pekerja, upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian konkret.
Di PT MIM, FSPIM menyebut 98 pekerja sempat dirumahkan pada Maret 2026. Sebagian kemudian dipanggil kembali bekerja, sementara 27 pekerja disebut menerima pemberitahuan PHK.
Sedangkan di PT RJS, FSPIM menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 123 orang. Serikat pekerja mempertanyakan kebijakan tersebut karena pada saat yang sama disebut terdapat penggunaan tenaga outsourcing.
FSPIM menduga persoalan PHK tersebut juga berkaitan dengan aktivitas serikat pekerja. Mereka menyebut mayoritas pekerja yang terkena PHK merupakan anggota serikat.
Atas dasar itu, FSPIM meminta dugaan union busting turut diusut.
Hingga berita ini diturunkan, tudingan FSPIM terkait dugaan kekerasan dalam pembubaran aksi maupun dugaan union busting masih memerlukan konfirmasi dari pihak kepolisian dan manajemen perusahaan.
Sementara itu, agenda mediasi yang sebelumnya dijadwalkan Polres Morowali diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan buruh, perusahaan dan pihak terkait guna mencari penyelesaian atas perselisihan tersebut.*






