PALU – Kabupaten yang menjadi lokasi pertambangan rakyat harus mendapat bagian dari penerimaan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Komisi II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta mekanisme pembagian penerimaan tersebut diperjelas agar daerah yang menanggung dampak aktivitas tambang tidak kehilangan manfaat ekonomi.
Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun menegaskan, pembagian penerimaan IPERA perlu dirumuskan dengan dasar hukum yang jelas. Sebab, aktivitas pertambangan berlangsung di wilayah kabupaten dan dampaknya dirasakan langsung masyarakat setempat.
“Provinsi yang menerima uang, kabupaten yang rusak wilayahnya. Itu tidak mungkin. Maka kita harus berbagi,” tegas Yus Mangun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Biro Hukum Setda Sulteng, Rabu (30/9/2026).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut surat Gubernur Sulteng terkait persetujuan penetapan Keputusan Gubernur tentang pelaksanaan IPERA.
Menurut Yus, besaran pembagian penerimaan belum bisa ditentukan sebelum terdapat landasan hukum yang mengatur mekanismenya. Karena itu, pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu dilakukan agar pembagian penerimaan memiliki kepastian hukum.
Komisi II DPRD Sulteng berkomitmen mengawal pembahasan tersebut untuk merumuskan skema yang dapat mengakomodasi kepentingan provinsi maupun kabupaten penghasil.
Kejelasan pembagian dinilai penting agar pelaksanaan IPERA tidak hanya memberikan kepastian dalam pengelolaan pertambangan rakyat, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Komisi II berharap mekanisme pembagian penerimaan IPERA nantinya disusun secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
