PALU – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rof’iah, menegaskan pentingnya memperkuat keberpihakan terhadap petani kecil dalam penyempurnaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pertanian.
Hal itu disampaikan Wiwik dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi II DPRD Sulteng, Selasa (13/10/2026). Menurut dia, Ranperda tersebut harus mampu menjawab persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, terutama rendahnya pendapatan, terbatasnya akses pasar, serta lemahnya perlindungan terhadap pelaku usaha pertanian.
“Ranperda ini memang penting dan layak untuk didorong. Namun, secara substansi perlu dipertajam agar tidak hanya mengatur produksi pertanian, tetapi juga melindungi petani sebagai pelaku dan meningkatkan pendapatan mereka,” tegasnya.
Wiwik menilai, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tengah. Karena itu, regulasi yang disusun tidak boleh berhenti pada pengaturan teknis kegiatan pertanian, melainkan harus menghadirkan manfaat nyata bagi petani.
Salah satu poin yang disorot adalah pengembangan sistem pertanian terpadu. Menurut dia, penyelenggaraan pertanian harus mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, panen, pascapanen, pengolahan hasil, hingga pemasaran dan distribusi.
“Jangan hanya berbicara produksi. Kita juga harus membantu pemasaran petani, termasuk pengolahan hasil dan distribusinya,” ujarnya.
Selain itu, Wiwik mendorong pengembangan seluruh subsektor pertanian, meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dia juga menekankan pentingnya membedakan konsep pertanian berkelanjutan dengan pertanian organik.
Menurut dia, pertanian organik hanya salah satu bagian dari pertanian berkelanjutan. Aspek konservasi tanah dan air, adaptasi perubahan iklim, efisiensi penggunaan pupuk dan air, pengendalian organisme pengganggu tanaman, serta pemulihan lahan juga perlu mendapat perhatian dalam regulasi tersebut.
Regenerasi Petani Jadi Pekerjaan Rumah
Persoalan lain yang dinilai mendesak adalah regenerasi petani. Wiwik mengingatkan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan semakin menuanya usia petani, sementara minat generasi muda untuk menekuni profesi tersebut masih perlu diperkuat.
Karena itu, dia mendorong penguatan kompetensi sumber daya manusia petani, peningkatan peran penyuluh, serta kerja sama pemerintah dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pertanian dan mendorong keterlibatan generasi muda.
Menurut Wiwik, pengembangan petani milenial tidak cukup hanya menjadi program atau slogan. Harus ada langkah konkret agar generasi muda memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan ketika memilih bekerja di sektor pertanian.
“Kalau di daerah lain mereka bisa memperoleh penghasilan lebih baik, tentu itu menjadi tantangan bagi kita. Karena itu, regenerasi petani harus benar-benar digarap,” katanya.
Wiwik juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengolahan hasil, pengemasan, standardisasi, sertifikasi, pemasaran digital, serta pengembangan agroindustri.
Dia menilai, penguatan koperasi dan kelembagaan ekonomi petani perlu menjadi bagian dari upaya tersebut agar petani tidak hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan.
Data dan Kewenangan Harus Diperjelas
Dalam pembahasan Naskah Akademik, Wiwik turut menyoroti perlunya pembaruan data empiris yang digunakan sebagai dasar penyusunan Ranperda. Data luas lahan, produktivitas komoditas, dan perkembangan pertanian organik yang tercantum dalam dokumen dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan penyusunan regulasi pada 2026.
Dia meminta tim penyusun memperjelas persoalan prioritas yang hendak diselesaikan serta indikator yang ingin dicapai melalui pemberlakuan Perda tersebut.
“Data yang digunakan harus kuat dan terbaru. Harus jelas persoalan apa yang menjadi prioritas dan indikator apa yang ingin ditingkatkan,” jelasnya.
Selain data, batas kewenangan pemerintah provinsi juga perlu dipetakan secara tegas. Materi mengenai budidaya, perizinan, sertifikasi, pemasaran, dan peternakan harus disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan agar ketentuan dalam Perda tidak melampaui kewenangan provinsi.
Pada aspek perlindungan petani, Wiwik meminta agar regulasi mengatur mekanisme yang lebih konkret, terutama bagi petani kecil yang tidak memiliki lahan sendiri, termasuk petani penggarap dan penyewa lahan.
Perlindungan tersebut, kata dia, perlu mencakup pencegahan praktik kemitraan yang merugikan, akses terhadap informasi harga yang transparan, fasilitasi pemasaran, serta mekanisme pengaduan bagi petani.
Dia juga mendorong penguatan fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, penyimpanan dingin, pengemasan, dan pengolahan hasil pertanian. Dukungan kelembagaan ekonomi petani dinilai penting agar fasilitas tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan.
Wiwik menegaskan, dirinya mendukung penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pertanian karena sektor tersebut menjadi salah satu penopang kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.
Namun, dia berharap penyempurnaan Naskah Akademik mampu memastikan setiap norma didukung data yang memadai, sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dan berorientasi pada kebutuhan nyata petani.
“Perda ini harus menghadirkan keberpihakan nyata kepada petani kecil, memberikan kepastian perlindungan usaha, memperkuat kelembagaan ekonomi, membuka akses pasar, dan meningkatkan pendapatan petani,” tandasnya.ADK
