PALU – Program Berani Sehat di Sulawesi Tengah masih menghadapi persoalan keterbatasan rumah sakit rujukan. Kondisi ini menjadi sorotan DPRD Sulteng karena dinilai berpengaruh terhadap akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sekaligus kepastian pembayaran jasa medis tenaga kesehatan.
Wakil Ketua II DPRD Sulteng, H. Syarifuddin, S.H., mengatakan, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan regulasi penyelenggaraan kesehatan di daerah.
Sorotan itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Komisi IV DPRD Sulteng terkait penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Bidarawasia DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu.
Dalam forum tersebut, terungkap bahwa rumah sakit rujukan untuk program Berani Sehat disebut baru tersedia di dua rumah sakit di Sulteng. Padahal, provinsi ini memiliki jumlah penduduk sekitar tiga juta jiwa.
Menurut Syarifuddin, keterbatasan fasilitas rujukan dan belum jelasnya aturan teknis berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program. Masyarakat bisa menganggap rumah sakit mempersulit pelayanan, sementara tenaga kesehatan menghadapi ketidakpastian pembayaran jasa medis.
“Kondisi keterbatasan faskes rujukan ini memicu persepsi publik seolah-olah pihak rumah sakit sengaja mempersulit pelayanan. Padahal, akar permasalahannya terletak pada belum jelasnya regulasi pendukung serta minimnya sosialisasi di tingkat bawah,” tegasnya.
Dia menambahkan, ketidakjelasan aturan tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi juga tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
Karena itu, penyempurnaan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan perlu diarahkan untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan Berani Sehat. Termasuk ketentuan mengenai sasaran penerima manfaat, wilayah cakupan layanan, serta mekanisme rujukan pasien.
Pengaturan tersebut juga perlu diselaraskan dengan layanan BPJS Kesehatan. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pelayanan maupun pembiayaan kesehatan.
Selain akses pelayanan, kepastian pembayaran jasa medis tenaga kesehatan turut menjadi perhatian. DPRD menilai kejelasan regulasi diperlukan agar hak tenaga kesehatan dapat terlindungi tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
FGD tersebut melibatkan Komisi IV DPRD Sulteng, tim penyusun, tenaga ahli, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Berbagai masukan dihimpun sebagai bahan penyempurnaan materi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Melalui penyempurnaan regulasi itu, DPRD Sulteng berharap pelaksanaan program Berani Sehat memiliki landasan hukum yang lebih jelas, mulai dari mekanisme pelayanan hingga perlindungan hak tenaga kesehatan.
Kejelasan aturan dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar program tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah.*
