PALU – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rauf, mewakili Ketua DPRD Sulteng, menghadiri kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur penciptaan lapangan kerja sekaligus peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang digelar secara virtual, Selasa (21/10).
Acara yang dipusatkan di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, itu dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI.
Turut hdir secara daring Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin, GGubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta pejabat tinggi dari berbagai daerah.
Sementara di Palu, kegiatan dihadiri Fahrudin Yambas mewakili Gubernur Sulteng, bersama unsur Forkopimda seperti Pangdam XXIII/Palaka Wira, Kapolda Sulteng, Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Palu, serta perwakilan lembaga keuangan dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Rauf mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah.
“Program KUR ini sangat strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. DPRD Sulteng mendukung penuh karena sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan akad massal KUR dan peluncuran KPP menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
“Program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh modal usaha, tapi juga mendorong lahirnya lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.
Rauf menegaskan, DPRD Sulteng siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program-program ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap implementasi KUR dan program perumahan ini menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Sulteng secara merata, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di semua lapisan,” tegasnya.
Ia menambahkan, program KUR dan KPP sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya bagi pelaku usaha kecil di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
“Melalui akses pembiayaan yang lebih inklusif, pelaku usaha di daerah akan semakin mandiri dan berdaya saing,” jelas Rauf.
DPRD, kata dia, akan terus mendukung langkah pemerintah memperluas jangkauan program ekonomi rakyat.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulteng,” pungkasnya.*/ALB
