DONGGALA – Ketua DPRD Donggala Moh Taufik menerima sejumlah pegawai honorer dari berbagai kecamatan untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Jumat (19/9/2025).
Puluhan honorer itu mengaku kecewa lantaran tidak diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, meski sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga honorer.
Salah seorang honorer Kecamatan Dampelas, Elfa mengaku sudah hampir 15 tahun bekerja, namun hingga kini nasibnya tak jelas.
Ia mengaku hampir 15 tahun mengabdikan diri sebagai honorer. Ikut ujian P3K tidak lulus, karena formasi diambil orang luar.
“Ikut ujian lagi tidak lulus. Lalu aturan BKN katanya, siapa yang ikut ujian tapi tidak lulus, akan diangkat jadi paruh waktu. Nyatanya tidak ada sama sekali pak,” ujarnya dengan nada kesal.
Ia merasa diperlakukan tidak adil. Padahal, menurutnya, tenaga honorer di kecamatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Di mana keadilan, Pak? Kami ini ujung tombak kabupaten. Kalau tidak diakomodir, bagaimana pelayanan bisa jalan? Kami hanya minta keadilan dan kejelasan status kami,” kata dia.
Keluhan serupa juga datang dari pegawai kecamatan lain yang hadir dalam pertemuan itu. Mereka berasal dari Kecamatan Dampelas, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Tanantovea, hingga Balaesang.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Donggala, Moh Taufik, menyampaikan rasa prihatin. Ia menegaskan, honorer yang sudah lama mengabdi seharusnya mendapatkan perhatian khusus.
“Sangat disayangkan ketika mereka tidak lolos P3K, mereka tidak mendapat porsi lagi untuk paruh waktu,” jelas Taufik.
Ia menegaskan DPRD akan menyampaikan persoalan ini kepada Bupati Donggala dan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Semoga ini bisa menjadi perhatian dan nanti kita akan konsultasikan ke BKN terkait nasib mereka ini,” ucap Taufik.JOS
