MAKASSAR – Pabrik pengolahan kelapa milik perusahaan China, Zhejiang FreeNow Food, yang dibangun di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dijadwalkan mulai beroperasi pada 2026. Pabrik tersebut akan memproduksi minyak kelapa murni, santan, hingga gula kelapa dengan kapasitas mencapai 500 juta butir kelapa per tahun.
Proyek berskala besar itu diproyeksikan menyerap sekitar 10.000 tenaga kerja. Seluruh hasil produksinya direncanakan untuk pasar ekspor China.
Meski demikian, Gerakan Warga Industri (GerakIn) menilai kehadiran industri tersebut harus disertai jaminan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Karena itu, GerakIn menyampaikan tiga tuntutan utama dalam rapat Komisi Penilai Adendum ANDAL RKL-RPL Tipe A PT BTIIG yang digelar di Makassar, Senin (19/1).
Tiga tuntutan tersebut berkaitan dengan pola rekrutmen tenaga kerja, skema rantai pasok, serta pemanfaatan bahan baku kelapa.
Hapus Batas Usia Rekrutmen
Tuntutan pertama menyasar kebijakan perekrutan tenaga kerja. GerakIn meminta perusahaan tidak menerapkan batas usia yang kaku, terutama bagi perempuan.
“Industri pengolahan kelapa ini sangat memungkinkan melibatkan tenaga kerja perempuan. Kalau masih dibatasi usia, yang terjadi justru eksklusi sosial,” ujar perwakilan GerakIn, Ramadhan Annas.
Menurutnya, banyak perempuan usia produktif di Morowali yang berpotensi bekerja, namun sering tersisih akibat persyaratan administratif.
Libatkan BUMDes dan Koperasi
Selain ketenagakerjaan, GerakIn juga menyoroti pentingnya struktur rantai pasok yang berpihak pada desa. Mereka mendorong agar BUMDes dan koperasi desa dilibatkan secara aktif dalam penyediaan bahan baku kelapa.
“Kalau suplai kelapa dikuasai pihak luar, masyarakat desa hanya akan jadi penonton. BUMDes dan koperasi harus ditempatkan sebagai aktor utama,” tegas Ramadhan.
Ia menilai pelibatan kelembagaan desa penting untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi dari investasi tersebut.
Prioritaskan Kelapa Lokal
Tuntutan ketiga menyangkut sumber bahan baku. GerakIn menekankan agar pabrik memprioritaskan kelapa dari Morowali sebelum mendatangkan pasokan dari daerah lain.
“Selama Morowali masih mampu menyuplai, itu harus menjadi prioritas. Jangan langsung mengambil dari luar,” katanya.
Ramadhan menegaskan, ketiga poin tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya memastikan industri berjalan adil dan inklusif.
GerakIn berharap rapat Komisi Penilai Adendum ANDAL RKL-RPL tidak sekadar menjadi prosedur administratif, tetapi menjadi ruang pengikatan komitmen nyata antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sebelum pabrik mulai beroperasi.
