SIGI – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ir H Musliman, menegaskan komitmennya untuk terus melayani dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di TPQ Al Hijrah, Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Ahad (18/1/2026).
Di hadapan tokoh agama, tokoh adat, perangkat desa, serta para wali santri, Musliman menyatakan kehadirannya di tengah masyarakat bukan semata urusan politik elektoral, melainkan bentuk silaturahim dan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.
“Bukan soal ada atau tidaknya suara pada pemilu kemarin. Saya datang untuk bersilaturahim, memperbanyak persaudaraan dan kebaikan. Itu yang paling penting,” tegas Musliman.
Ia menilai momentum Isra Mikraj sebagai pengingat pentingnya nilai keikhlasan, persatuan, dan kepedulian sosial. Menurutnya, wakil rakyat harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung aspirasi, serta berupaya meringankan beban warga sesuai kapasitas yang dimiliki.
Dalam kesempatan tersebut, Musliman juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti aspirasi warga terkait TPQ Al Hijrah. Melalui anggaran tambahan tahun 2025, ia mengalokasikan bantuan meski nilainya masih terbatas.
“Ini bukan akhir. Kita akan terus berjuang. Tapi ke depan, kelengkapan administrasi seperti alas hak dan sertifikat lahan TPQ menjadi penting agar dukungan pemerintah bisa lebih maksimal,” jelasnya.
Musliman menambahkan, dirinya berkewajiban mendorong penguatan lembaga keagamaan dan pendidikan Al-Qur’an sebagai fondasi pembentukan akhlak generasi muda. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga silaturahim, karena diyakini membawa keberkahan dan kemudahan rezeki.
“Silaturahim itu manfaatnya dua: memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Kalau kita saling mendoakan, insyaallah ada jalan keluar untuk setiap persoalan,” ujarnya.
Peringatan Isra Mikraj tersebut berlangsung khidmat dan menjadi ruang kebersamaan antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dibatasi oleh perbedaan pilihan politik.ADK
