DONGGALA – Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Donggala, Vera Elera Laruni, Rabu (7/1). Kunjungan tersebut menjadi langkah awal penjajakan sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Donggala, khususnya terkait rencana pembangunan satuan teritorial TNI AD.
Mayjen Jonathan mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Donggala. Ia menyebut pernah bertugas dan beberapa kali berkunjung ke wilayah tersebut saat masih berpangkat mayor, sekitar awal 2000-an.
“Saya ingin mengingat kembali memori lama. Dulu saya sering ke sini, dan pemandangan Donggala memang luar biasa indah,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Bupati Donggala.
Menurut Pangdam, Donggala dinilai strategis untuk pengembangan satuan TNI AD. Dalam diskusi bersama Bupati, dibahas rencana pembangunan Kodim sebagai tahap awal, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan batalion.
“Tadi kami sudah berdiskusi awal. Kita mulai dari pembangunan Kodim dulu, kemudian ke depan kita bangun batalion. Untuk itu kami meminta dukungan pemerintah daerah, terutama terkait kesiapan lahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengadaan lahan akan dilakukan secara bertahap. Sementara anggaran pembangunan markas dan penyiapan prajurit akan berasal dari Kementerian Pertahanan.
Selain pembangunan satuan, Pangdam juga menyinggung peran TNI dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan. Saat ini, TNI mendapat tugas dalam program penyiapan lahan sawah. Namun, untuk wilayah Donggala, masih diperlukan kajian lebih lanjut.
“Tahun 2026 akan ada program lanjutan. Nanti kita diskusikan lagi daerah mana yang paling cocok untuk pengembangan pertanian di Donggala,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Donggala Vera Elera Laruni menyambut baik kunjungan Pangdam. Ia menyebut kehadiran Pangdam sebagai kehormatan sekaligus sinyal kuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah.
“Kunjungan ini menjadi tanda bahwa Pemda Donggala harus segera menyikapi rencana pembangunan Kodim dan batalion. Kami siap mempersiapkan apa yang dibutuhkan ke depan,” kata Vera.
Bupati juga menyampaikan sejumlah tantangan daerah, salah satunya terkait program Koperasi Merah Putih yang diwajibkan hadir di setiap desa. Kendala utama, menurutnya, adalah keterbatasan aset tanah desa.
“Tidak semua desa punya lahan. Pemda punya beberapa titik, tapi proses hibah ke pemerintah pusat cukup panjang dan harus sesuai aturan BPN,” ungkapnya.
Vera berharap ke depan ada regulasi yang lebih fleksibel, seperti skema pinjam pakai, agar program-program nasional bisa berjalan tanpa membebani daerah.
“Kami pada prinsipnya siap mendukung dan membuka diri untuk sinergi dengan TNI dan pemerintah pusat,” pungkasnya.ALB
