PALU – Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H Mohammad Arus Abdul Karim, menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama pembangunan. Penegasan itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Hukum Daerah di Aula Pogombo, Kantor Gubernur, Jumat (21/11).
Menurut Arus, penyelarasan kebijakan antara dua level pemerintahan itu bukan sekadar formalitas, tetapi kebutuhan strategis agar setiap aturan dan program pembangunan berjalan dalam satu tarikan napas Asta Cita Presiden. “Penyelarasan antara pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar responsif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rakor yang dipimpin Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, itu juga dihadiri Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Direktur Produk Hukum Daerah, Deputi BPJS Ketenagakerjaan, unsur Forkopimda, para bupati se-Sulteng, serta anggota DPRD yang mendampingi Ketua Dewan.
Sejumlah isu strategis dibahas, mulai sinkronisasi regulasi, peningkatan kualitas produk hukum daerah, hingga penguatan koordinasi antar-lembaga. Arus menyebut kehadiran kementerian dan pejabat pusat memberi “angin segar” bagi daerah dalam memperkuat landasan hukum pembangunan.
Ia berharap rakor ini menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat. Menurutnya, kepastian hukum yang solid akan mempercepat pembangunan di Sulteng, sekaligus memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Ini momentum memperkuat kualitas regulasi di daerah,” tegasnya.ALB
