November 18, 2026
News  

DPRD Sulteng Gelar Paripurna, Dengarkan Tanggapan Gubernur atas Pandangan Fraksi

Suasana Sidang Paripurna DPRD Sulteng. (Foto: Dok. Sultengpost.com)
banner 728x90

PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban dan penjelasan Gubernur Sulteng terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung Ruang sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).

Dalam rapat tersebut, tanggapan Gubernur Sulteng Anwar Hafid disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido.

Reny membacakan jawaban dan penjelasan pemerintah daerah atas sejumlah catatan, masukan, pertanyaan serta pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulteng terhadap RAPBD 2027.

Dalam penyampaiannya, Reny mengatakan seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian dalam penyempurnaan RAPBD 2027.

Menurutnya, berbagai catatan DPRD akan menjadi bahan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, pembahasan RAPBD diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja, mengoptimalkan pendapatan daerah, memperkuat pelayanan publik serta menjaga kesinambungan dan kehati-hatian fiskal daerah.

Reny juga menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen utama kebijakan pembangunan daerah yang harus mampu menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, kesesuaian angka pendapatan dan belanja maupun serapan anggaran,” kata Reny saat membacakan tanggapan gubernur.

Menurutnya, keberhasilan APBD terutama diukur dari ketepatan prioritas, kualitas pelaksanaan program serta hasil, manfaat dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam paripurna tersebut, berbagai isu turut mendapat respons, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), struktur belanja daerah, belanja transfer kepada kabupaten/kota, pembiayaan PPPK, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan ekonomi hingga pemerataan pembangunan.

Reny mengatakan pemerintah daerah akan terus menjaga keterkaitan antara alokasi anggaran, target kinerja dan manfaat yang hendak dicapai.

Perencanaan berbasis data dan penganggaran berbasis kinerja juga akan diperkuat sehingga setiap program memiliki target dan indikator yang jelas serta dapat dievaluasi berdasarkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.

Paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan RAPBD Sulteng Tahun Anggaran 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah.

Reny berharap pembahasan lanjutan bersama DPRD dapat semakin menyempurnakan rancangan APBD sehingga anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk membiayai program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah.ADK