November 18, 2026
News  

DPRD Soroti DBH Kurang Salur, Pemprov Sulteng Sebut  Belum Seluruhnya Terakomodir

Wagub Sulteng, Reny Lamajido menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2027. (Foto: Dok. Sultengpost.com)
banner 728x90

PALU – Sorotan DPRD Sulawesi Tengah terhadap dana bagi hasil (DBH) produksi tambang mendapat tanggapan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tanggapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulteng,  Reny saat membacakan jawaban dan penjelasan Gubernur Sulteng Anwar Hafid atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 dalam sidang paripurna DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).

Reny menjelaskan, masih terdapat DBH kurang salur yang menjadi hak daerah dari tahun anggaran 2024 dan 2025.

Menurutnya, apabila yang dimaksud adalah kurang bayar DBH sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025, nilainya mencapai sekitar Rp520,75 triliun sebagaimana tercantum dalam tanggapan tersebut.

Namun, hingga penyusunan RAPBD 2027, nilai tersebut belum seluruhnya terakomodir dalam pola alokasi transfer ke daerah.

Reny menyebut, berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah 2027, pada rekening kurang bayar DBH baru dialokasikan sekitar Rp2 miliar.

“Nilai tersebut tentunya masih amat jauh dibandingkan dengan besaran kurang salur yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025,” kata Reny saat membacakan tanggapan gubernur.

Menjawab sorotan fraksi-fraksi DPRD, Reny mengatakan pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan perhitungan, penetapan dan penyaluran DBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Reny juga menyampaikan, hak daerah atas DBH, termasuk penyelesaian kurang salur tahun-tahun sebelumnya, akan terus diperjuangkan.

Terkait usulan pembentukan tim khusus penagihan DBH, Reny mengatakan pihaknya pada prinsipnya sependapat dengan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi dalam memperjuangkan hak fiskal daerah.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemutakhiran dan validasi data, rekonsiliasi dengan pemerintah pusat, pemantauan penetapan dan penyaluran DBH, serta penyelesaian berbagai persoalan terkait hak daerah.

Dengan langkah tersebut, perjuangan terhadap hak DBH diharapkan dapat dilakukan lebih terintegrasi, terukur dan efektif.ADK