DONGGALA – DPRD Donggala akhirnya angkat suara keras. Minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna membuat lembaga legislatif itu meminta tegas agar OPD wajib hadir dalam forum resmi.
Desakan itu mencuat dalam paripurna penyampaian hasil reses yang digelar Selasa (10/3/2026). Sidang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Donggala, Kelvin Soputra.
Namun, agenda penting tersebut tidak dihadiri Bupati maupun Wakil Bupati. Pemerintah daerah hanya diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Muhammad Fahri. Sementara mayoritas kepala OPD justru absen.
Kondisi ini langsung memicu reaksi keras dari anggota dewan. Syafruddin K menjadi salah satu yang paling lantang menyuarakan protes.
Ia menegaskan, kehadiran OPD bukan sekadar formalitas, melainkan kunci dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses.
“OPD itu pelaksana teknis. Kalau mereka tidak hadir, bagaimana aspirasi rakyat mau ditindaklanjuti?” tegasnya.
DPRD pun secara tegas meminta agar ke depan seluruh OPD wajib hadir dalam setiap agenda paripurna, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan program dan aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, terungkap adanya bentrok jadwal dengan agenda Musrenbang kabupaten yang digelar Bappeda. Hal ini disebut menjadi salah satu penyebab absennya sejumlah kepala OPD.
Meski begitu, DPRD menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan. Koordinasi antarlembaga dinilai harus diperbaiki agar agenda strategis tidak saling berbenturan.
Tak hanya soal kehadiran, dewan juga kembali menyoroti banyaknya aspirasi hasil reses yang belum terealisasi, bahkan sejak 2014. Kondisi ini semakin memperkuat tuntutan agar OPD lebih serius dalam menyikapi hasil serapan aspirasi masyarakat.
Karena situasi tidak kondusif dan pembahasan dinilai tidak maksimal tanpa kehadiran OPD, sidang akhirnya diskors. Paripurna dijadwalkan ulang pada Senin, 16 Maret 2026.
DPRD berharap penundaan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah agar lebih menghargai forum paripurna serta memastikan kehadiran OPD dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.ADK
