DONGGALA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Donggala melayangkan kritik tajam terhadap pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2026. Dalam sidang paripurna, Kamis (20/11), juru bicara Fraksi PKS, Azwar, menyoroti adanya selisih angka dalam komposisi belanja daerah serta tidak tercantumnya pos belanja modal.
PKS menyebut total belanja yang disampaikan pemerintah daerah sebesar Rp1,197 triliun, namun setelah dihitung ulang berdasarkan uraian tiga jenis belanja—belanja operasi, belanja tak terduga, dan belanja transfer—jumlahnya hanya mencapai Rp1,169 triliun.
“Ada selisih sekitar Rp28,2 miliar. Ini harus dijelaskan agar tidak menimbulkan pertanyaan publik,” tegas Fraksi PKS, Kamis (20/11).
Tak hanya itu, PKS juga mempertanyakan absennya anggaran belanja modal, yang biasanya menjadi instrumen penting untuk pembangunan fisik dan peningkatan layanan publik.
“Belanja modal tidak terlihat dalam struktur RAPBD 2026. Mohon penjelasan pemerintah daerah,” lanjutnya.
Fraksi PKS menegaskan bahwa kejelasan angka dan struktur anggaran bukan sekadar prosedur teknis, tetapi menyangkut akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.
Sidang paripurna ditutup dengan harapan agar pembahasan RAPBD 2026 dapat dilakukan lebih cermat dan terbuka, sehingga arah pembangunan Kabupaten Donggala tahun mendatang benar-benar sesuai harapan masyarakat.ALB
