DONGGALA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Donggala menyoroti tajam penurunan signifikan APBD 2026 dan meminta pemerintah daerah bekerja lebih efisien serta fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat. Pandangan itu disampaikan dalam sidang paripurna, Kamis (20/11), setelah mendengarkan pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2026 dari Bupati Donggala sehari sebelumnya.
Fraksi PKB menyebut turunnya APBD salah satunya akibat kebijakan dana pusat tidak boleh mengganggu pelayanan dan roda pemerintahan.
“APBD itu instrumen strategis. Meski turun, pemerintah harus tetap efisien, efektif, ekonomis, dan tepat sasaran,” tegas juru bicara fraksi.
PKB juga menyoroti lemahnya realisasi PAD tahun 2025 yang dinilai masih di bawah capaian tahun 2024. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan program yang dianggap berhasil, strategi menggenjot PAD, serta sasaran jangka panjangnya.
“Target PAD 2026 harus realistis dan berbasis data wajib pajak,” lanjutnya.
PKB mendesak OPD terkait perpajakan tidak ragu melakukan audit bila menemukan kejanggalan setoran pajak. Mereka juga meminta pemerintah segera memperkuat sistem informasi pajak terintegrasi untuk pengawasan lebih ketat dan transparan.
“Pertanyaannya, sanggupkah pemerintah menjalankan pembenahan ini ke depan?” ujar PKB dalam penutup pandangannya.
Fraksi PKB berharap penyusunan RAPBD 2026 benar-benar menjawab problem masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas anggaran.ALB
