DONGGALA – Pemerintah Kabupaten Donggala belum akan mengambil langkah agresif terkait penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bapenda mengaku masih berhitung matang karena trauma gejolak penolakan di sejumlah daerah masih membekas.
Kepala Bapenda Donggala, Mohammad Hafid, menegaskan bahwa kenaikan PBB adalah kebijakan yang sangat sensitif. “Kalau PBB langsung dinaikkan, bisa muncul feedback keras dari masyarakat. Kami khawatir efeknya seperti kasus walet dan gula di beberapa daerah yang memicu reaksi besar,” ujarnya, Kamis (20/11).
Menurut Hafid, pengalaman sejumlah kabupaten yang mengalami penolakan keras atas kenaikan PBB menjadi pelajaran penting agar Donggala tidak gegabah mengambil kebijakan. Penyesuaian tarif, kata dia, harus memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, Bapenda memilih pendekatan bertahap. Setiap rencana penyesuaian PBB akan didahului dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha. “Kami tidak mau publik kaget. Lebih baik pelan tapi aman,” tegasnya.
Bapenda juga sedang menyiapkan peta potensi PBB yang lebih akurat untuk memastikan penyesuaian dilakukan secara proporsional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pendapatan daerah tanpa memicu gejolak di lapangan.
