DONGGALA – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Donggala menyampaikan sejumlah catatan tajam terhadap pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna, Rabu. Melalui juru bicaranya, Fany, Gerindra menegaskan bahwa arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus diperjelas dan diperkuat agar APBD benar-benar responsif dan berorientasi hasil.
Gerindra menilai kebijakan pendapatan merupakan titik krusial yang perlu strategi realistis. Fraksi meminta pemerintah daerah memperkuat identifikasi potensi pajak, mengoptimalkan digitalisasi layanan pajak, meningkatkan retribusi berbasis kinerja, serta memaksimalkan pengelolaan aset daerah.
Selain itu, Gerindra mendesak agar pemerintah menjelaskan proyeksi pendapatan dari pajak daerah, dana transfer, dan item lain-lain pendapatan, termasuk analisis risiko bila target tak tercapai.
Pada aspek belanja daerah, Gerindra menegaskan bahwa prioritas pembangunan 2026—mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, perkebunan, hingga ketahanan pangan—harus selaras dengan proporsi belanja wajib dan belanja pilihan.
Fraksi juga meminta penyelesaian program prioritas dalam RPJMD/RPD serta pengetatan terhadap belanja yang dinilai kurang produktif.
Di bagian pembiayaan daerah, Gerindra meminta kejelasan terkait asumsi dan strategi pemanfaatan SILPA, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, potensi pinjaman daerah, hingga kemampuan fiskal jangka menengah. Analisis keberlanjutan fiskal juga harus ditampilkan untuk menghindari beban keuangan jangka panjang.
Gerindra menegaskan bahwa APBD 2026 harus akuntabel, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan catatan perbaikan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan setuju RAPBD 2026 dibahas ke tahap berikutnya,” ujar Fany.ALB
