DONGGALA – Fraksi Partai Golkar DPRD Donggala melayangkan kritik tajam terhadap postur APBD 2026 yang dinilai anjlok signifikan dan tidak sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sorotan itu disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Irfan, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi, Kamis (20/11).
Golkar menilai APBD 2026 yang hanya Rp1,2 triliun menunjukkan penurunan mencolok dibanding tahun berjalan yang mencapai Rp1,4 triliun. “Penurunannya sekitar 27,5 persen atau setara Rp374 miliar. Ini pukulan besar bagi ruang fiskal daerah,” tegas Irfan.
Tak hanya pendapatan, angka belanja juga ikut terjun. Proyeksi belanja 2026 hanya Rp1,197 triliun, turun sekitar Rp300 miliar dari tahun sebelumnya. Namun yang menjadi sorotan paling keras adalah belanja operasional yang membengkak hingga 80,14 persen, naik drastis dari posisi 69 persen tahun ini.
“Belanja operasional mencapai hampir Rp1 triliun, tapi belanja modal justru tinggal 2 persen atau sekitar Rp28 miliar. Padahal tahun ini belanja modal masih 12 persen. Penurunan lebih dari 80 persen ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Golkar juga menyoroti belanja tak terduga yang melonjak dari Rp2 miliar menjadi Rp14 miliar. Kenaikan delapan kali lipat ini disebut tidak mencerminkan efisiensi di tengah menurunnya kemampuan keuangan daerah.
Tiga Pertanyaan Kunci Golkar untuk Pemda
Fraksi Golkar mengajukan tiga pertanyaan kritis kepada pemerintah daerah:
- Apakah Pemda masih mampu menjawab visi-misi Bupati dan Wakil Bupati sesuai RPJMD di tengah penurunan anggaran yang tajam?
- Mengapa tidak ada penyampaian realisasi anggaran 2025 dalam nota keuangan, padahal itu menjadi rujukan penyusunan APBD tahun berikutnya?
- Sejauh mana terobosan Pemda dalam meningkatkan PAD, agar tidak terkesan stagnan dan “jalan di tempat”?
“Tanpa realisasi 2025, penyusunan RAPBD 2026 menjadi tidak lengkap dan tidak berbasis evaluasi. Ini harus diperbaiki,” tegas Irfan.
Tetap Setuju Dibahas, tapi Minta Data Lengkap
Meski kritis, Fraksi Golkar tetap menyatakan APBD 2026 dapat dibahas ke tahap berikutnya. Namun Golkar menekankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan seluruh data pendukung secara lengkap selama proses pembahasan.
“Ini penting agar pembahasan tidak berjalan setengah-setengah,” imbuhnya.
Di akhir pandangannya, Irfan menutup dengan doa agar seluruh proses pembahasan anggaran berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat Donggala.ALB
