News  

Mahfud Masuara Tekankan Aspirasi Publik sebagai Fondasi Regulasi Daerah

Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, S.H., menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Provinsi Sulteng, di Best Western Plus Coco Palu, Rabu (19/11/2025).FOTO: IST
banner 728x90

PALU – Ketua DPRD Sulawesi Tengah yang diwakili Mahfud Masuara, SH, menegaskan pentingnya aspirasi publik sebagai pijakan utama dalam pembentukan regulasi daerah. Ia menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Provinsi Sulteng di Best Western Plus Coco Palu, Rabu (19/11).

Kegiatan yang mengangkat tema “Fungsi Aspirasi: Dari Aspirasi ke Regulasi dan Kebijakan” tersebut dihadiri perwakilan partai politik, unsur mahasiswa, dan sejumlah OPD. Agenda ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terkait mekanisme penyaluran aspirasi serta proses politik yang melahirkan produk kebijakan di daerah.

“Aspirasi adalah pintu awal lahirnya regulasi. Ketika masyarakat menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya, di situlah data politik itu terbentuk dan harus diterjemahkan ke dalam aturan maupun kebijakan pembangunan,” ujar Mahfud.

Ia menjelaskan tahapan lengkap transformasi aspirasi menjadi regulasi, mulai dari penjaringan usulan publik, analisis kebutuhan, penyusunan naskah akademik, pembahasan lintas pemangku kepentingan, hingga penetapan peraturan daerah. Menurutnya, proses itu harus dilakukan secara terstruktur agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif dan berdampak.

Mahfud juga menyinggung efisiensi anggaran pusat yang berdampak pada sejumlah aspirasi masyarakat yang belum bisa direalisasikan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa aspirasi tetap menjadi inti kerja politik seorang legislator.

Sosialisasi ditutup dengan diskusi interaktif. Peserta menyampaikan berbagai isu strategis terkait dinamika politik dan regulasi daerah, yang kemudian ditanggapi secara komprehensif oleh Mahfud. Acara berlangsung hangat dan membuka ruang dialog publik yang lebih luas dalam proses pembentukan kebijakan daerah.ALB