DONGGALA – Upaya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Donggala memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) tidak selalu dilakukan dengan menaikkan tarif atau menambah beban masyarakat. Justru sebaliknya, dinas ini memilih jalur inovasi fiskal yang lebih ramah publik. Salah satunya melalui studi komparasi ke Bappenda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan kebijakan fiskal kreatif dan efektif.
Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan Bapenda Donggala, Vavan Achmad, menyebut kunjungan tersebut menjadi langkah strategis setelah muncul kebijakan populis Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, yang berencana membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk warga miskin ekstrem.
“Pangkep menjadi daerah rujukan karena berhasil meningkatkan pendapatan daerah tanpa menaikkan tarif pajak, sekaligus memberikan pembebasan PBB-P2 bagi sekitar 70 ribu wajib pajak,” ujar Vavan, Kamis (16/10/25).
Menurutnya, keberhasilan Pangkep menjadi contoh konkret bahwa pembebasan pajak tidak selalu berarti hilangnya potensi penerimaan. Dengan tata kelola data wajib pajak yang rapi, sistem pelayanan yang efisien, serta optimalisasi sektor-sektor pendapatan lainnya, Pangkep justru mencatat pertumbuhan PAD yang stabil.
Bapenda Donggala berharap pola serupa dapat diterapkan di Donggala, terutama untuk mendukung kelompok masyarakat paling rentan. Vavan menegaskan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 ini sudah berada dalam jalur yang benar karena mendapat dorongan langsung dari Bupati Vera Elena Laruni, termasuk diperkuat oleh data KP3E Bappeda Donggala mengenai sebaran warga miskin ekstrem.
“Melalui studi komparasi ini, kami ingin memastikan kebijakan pembebasan PBB-P2 dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran dan tetap menjaga stabilitas PAD,” jelasnya.
Vavan menambahkan, langkah progresif ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang tidak hanya berpihak pada masyarakat kecil, tetapi juga memperkuat struktur pendapatan daerah dalam jangka panjang. Ia menilai inovasi fiskal adalah kunci bagi daerah seperti Donggala untuk keluar dari stagnasi pendapatan sekaligus meningkatkan ketahanan ekonomi.
Bapenda Donggala menyatakan siap merumuskan model kebijakan yang paling sesuai dengan karakter daerah, termasuk memperbaiki basis data wajib pajak, memperkuat layanan digital, hingga menyiapkan mekanisme verifikasi agar pembebasan pajak benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
“Ini bukan sekadar kebijakan bebas pajak, tetapi upaya membangun keadilan fiskal yang lebih berkelanjutan,” tegas Vavan.ALB
