JAKARTA – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10). Kegiatan berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP dan diterima langsung oleh jajaran pejabat setempat.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, ST, didampingi dua anggota, Vera R. Mastura dan Suryanto. Agenda ini digelar untuk memperkuat wawasan serta strategi pengembangan sektor pangan, kelautan, dan pertanian dalam menghadapi tantangan pemenuhan kebutuhan pangan daerah maupun nasional.
Dalam sambutannya, Sony menegaskan posisi strategis Sulteng sebagai daerah penyangga bagi Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah konkret mendukung ketersediaan pangan masa depan.
“Secara geografis, Sulteng berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN. Potensi untuk menjadi pemasok bahan pangan sangat besar. Maka, sektor pangan dan perikanan harus dikelola secara serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menggali informasi mengenai strategi Dinas KPKP dalam menjaga ketahanan pangan perkotaan, mulai dari pola distribusi hingga sumber pasokan pangan masyarakat ibu kota.
Anggota Komisi II, Suryanto, menyoroti model kelembagaan Dinas KPKP DKI yang mengintegrasikan urusan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu institusi. Menurutnya, hal itu bisa dijadikan rujukan dalam memperkuat tata kelola perangkat daerah di Sulteng.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas KPKP menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan DKI Jakarta berasal dari daerah lain seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, Pemprov DKI tetap aktif menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan melalui program bantuan pangan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain membahas pangan, Dinas KPKP juga memaparkan pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya, termasuk dukungan peralatan bagi nelayan pesisir dan Kepulauan Seribu.
Terkait teknologi bioflok, pejabat KPKP mengungkapkan bahwa sebagian besar pembudidaya di Jakarta sudah menerapkannya untuk meningkatkan efisiensi produksi di lahan terbatas.
Melalui koordinasi ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menyerap praktik terbaik (best practice) dari Pemprov DKI dan menyesuaikannya dengan potensi daerah di Sulteng.
“Hasil koordinasi ini akan kami jadikan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan serta pemberdayaan petani dan nelayan di Sulawesi Tengah,” tutup Sony.*/ALB
