PALU – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Dandy Adhi Prabowo, menyerukan langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan PT Afif Lintas Jaya dan PT Mulia Pasific Resources (MPR) di Gunung Tondu, wilayah Kolonedale, Kabupaten Morowali Utara, yang dinilai menjadi penyebab utama bencana longsor dan banjir yang berulang di daerah tersebut.
Dalam rapat Komisi III bersama pihak terkait, Dandy menegaskan bahwa aktivitas tambang di lokasi milik PT MPR telah menimbulkan kerusakan lingkungan parah dan berdampak langsung pada masyarakat Kolonedale.
Dia bahkan menyebut peristiwa ini sebagai hal yang ironis, karena ibu kota kabupaten dirusak oleh aktivitas tambang di wilayahnya sendiri.
“Kita tidak perlu menunggu kajian dari mana pun, faktanya sudah jelas. Longsor dan banjir yang tak henti-hentinya di Kolonedale diakibatkan oleh pelanggaran di Pit 108,” tegas Dandy, dalam Rapat Dengar Pendapat, Kamis, 11 September 2025.
Politisi muda itu meminta agar DPRD bersama pemerintah daerah dan Inspektur Tambang segera mengambil langkah konkret berupa penghentian sementara seluruh aktivitas dua perusahaan tersebut.
Langkah ini, kata Dandy, diperlukan agar perusahaan menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki kerusakan di lokasi tambang tersebut.
“Kalau kita biarkan mereka tetap beraktivitas, persoalan ini tidak akan selesai. Kita harus tegas dan mengambil tindakan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba serta PP Nomor 96 Tahun 2021,” ujarnya.
Dandy juga mengingatkan bahwa penghentian sementara bukan berarti meniadakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pekerja. Ia meminta agar dalam rekomendasi hasil rapat, DPRD menegaskan tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan lokal yang terdampak.
“Penghentian sementara ini adalah warning keras, tapi bukan alasan untuk mem-PHK pekerja lokal. Mereka ini warga Kolonedale yang akan tetap tinggal di sana, bukan seperti pemilik perusahaan yang bisa kembali ke daerah asalnya setelah izin selesai,” tandas Dandy.
Menurut Dandy, langkah tegas ini bukan semata soal ekonomi, tetapi soal kemanusiaan dan keselamatan masyarakat. Ia menegaskan DPRD tidak akan menukar nyawa warga dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang merusak lingkungan.RIL
