PALU – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) memastikan akan mendorong Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa tanah di kawasan Tondo, Talise, dan Talise Valangguni, Kota Palu.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Aristan, usai menerima aspirasi massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kota Palu (APMKT) di Kantor DPRD Sulteng, Rabu (10/9).
Sekitar seratus orang massa aksi menggelar demonstrasi bertajuk “Lawan Mafia Perampas Tanah Rakyat”. Mereka menuntut pencabutan sertifikat eks Hak Guna Bangunan (HGB) maupun HGB aktif di kawasan Tondo dan Talise, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menguasai lahan tersebut.
Koordinator aksi, Ismail, menegaskan massa juga meminta pemerintah menindak tegas mafia tanah dan menghentikan aktivitas sejumlah perusahaan. Di antaranya PT Sinar Putra Murni, PT Sinar Waluyo, PT Duta Dharma Bakti, PT Buana Sentosa, hingga PT Lembah Palu Nagaya.
Menanggapi tuntutan itu, Aristan menyatakan DPRD Sulteng tidak tinggal diam. “Kami akan dorong Komisi II DPR RI menggelar RDP dengan mengundang semua pihak terkait: perwakilan masyarakat, pemegang HGB, Kementerian ATR/BPN, Pemprov Sulteng, dan Pemkot Palu,” tegasnya.
Menurut Aristan, forum resmi itu diharapkan bisa menjadi jalan keluar atas polemik tanah Tondo-Talise yang sudah bertahun-tahun menimbulkan konflik antara warga dan perusahaan pemegang HGB.*/RBY
