PALU – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Sidang yang berlangsung Selasa (15/7) di Ruang Utama DPRD Sulteng itu dipimpin Ketua DPRD H Moh Arus Abdul Karim. Hadir unsur pimpinan dan anggota dewan, serta pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov.
Wakil Gubernur dr Reny A Lamadjido hadir mewakili Gubernur Anwar Hafid membacakan penjelasan terkait dokumen strategis tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD. Ia menegaskan, RPJMD disusun dengan prinsip keselarasan vertikal maupun horizontal, mengacu pada RPJMN 2025–2029 serta RPJPD 2025–2045.
“RPJMD ini menjabarkan visi-misi kepala daerah secara operasional. Mulai dari pemberdayaan ekonomi lokal, hilirisasi komoditas unggulan, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, hingga pengarusutamaan pelestarian lingkungan dan adaptasi perubahan iklim,” jelas Reny saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.
Delapan fraksi di DPRD Sulteng – Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra, PDIP, PKS, PKB, dan AMPPERA – memberi masukan dan catatan strategis. Seluruhnya direspons positif oleh pemerintah provinsi.
Gubernur juga menegaskan komitmen kolaborasi dengan DPRD dan masyarakat demi pembangunan yang terarah dan akuntabel.
Tak hanya soal RPJMD, ia juga memaparkan perkembangan pembangunan Masjid Raya Baitul Khairaat yang ditarget rampung Oktober 2025, serta menegaskan fokus Pemprov lewat program prioritas 9 BERANI di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dengan dukungan legislatif dan eksekutif, Ranperda RPJMD 2025–2029 diharapkan segera dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai Perda, menjadi pedoman utama arah pembangunan Sulteng lima tahun mendatang.*/RBY
