Opini

Tumbuh Suburnya Gerakan Massa di Parigi Moutong

Opini; Miftahul Afdal

Opini, sultengpostcom РGerakan sosial yang timbul dari masyarakat seyogyanya merupakan respon terhadap gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri, baik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan umum maupun tindakan pemerintahan yang cenderung korup.

Sebagaimana yang dikatakan Max Weber bahwa dimana ada aksi akan ada reaksi, tindakan dari pemerintah yang dianggap masyarakat tidak lagi memihak kepada kepentingan mereka menjadi luapan kekecewaan yang menjadi gerakan sosial.

Pada umumnya gerakan sosial yang muncul dipermukaan berbentuk demontrasi atau unjuk rasa, jika merujuk Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 bahwa hak warga negara, penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang, maka gerakan sosial tersebut memiliki landasan konstitusional.

Mungkin sebagian orang lupa bahwa dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 jelas mengatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sesuai Undang-undang, itu artinya rakyat memiliki hak atas kedaulatan apabila pemimpin daerah dituntut mundur apabila tidak sesuai lagi dengan keinginan rakyat terlebih lagi jika telah melanggar sumpah jabatan.

Seperti tumbuh suburnya gerakan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Parigi Moutong, masyarakat dari berbagai latar belakang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli (AMPIBI) melakukan demonstrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong yang menuntut agar Bupati Kabupaten Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu mundur dari jabatannya.

Dari tuntutan yang disampaikan AMPIBI kepada DPRD Parigi Moutong bermuara dari adanya penerimaan uang sebesar Rp4,9 Miliyar Bupati Parigi Moutong dari seorang pengusaha berinisial AY bahwa tindakan itu merupakan bentuk gratifikasi.

Belum lagi, akibat Bupati Parigi Moutong yang berkantor di salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, namun berjauhan dari sentralisasi pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong yaitu di Parigi, dan masih banyak lagi yang terakumulasi dalam gerakan sosial pemberhentian Bupati Parigi Moutong.

1 2Laman berikutnya
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close