You Are Here: Home » Sulteng » Kab. Morowali » DIPECAT MASSAL

DIPECAT MASSAL

DIPECAT MASSAL
DIPECAT MASSAL

Buruh Tambang tak Mampu Bayar Kredit

SULTENG POST – Ratusan mantan buruh tambang nikel di Kabupaten Morowali tidak dapat membayar kredit kendaraan bermotor pada bulan Januari lalu. Hal tersebut merupakan imbas dari berlakunya UU Minerba yang membuat mereka dipecat secara massal oleh perusahaannya.

Karena pemecatan itu, para buruh tambang ini tidak lagi berpenghasilan untuk membayar biaya kredit bulanan sepeda motor. UU Minerba memaksa sejumlah perusahaan nikel di Morowali tutup karena dilarang mengekspor hasil tambang mentah.

“Kami tidak punya penghasilan pak, bagaimana mau bayar cicilan (motor), sementara untuk biaya hidup sehari-hari hanya pas-pasanm” kata Jamal, mantan buruh yang tinggal di Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi, Senin (10/2).

“Biasanya awal bulan cicilan motor, saya sudah bayarkan. Akibat tidak lagi bekerja sebagai buruh tambang sejak tanggal 12 Januari lalu, saya tidak mampu membayar cicilan. Gaji bulan Januari hanya setengah yang dibayarkan pihak perusahaan dan hanya cukup untuk makan,” sebutnya.
Jamal mengatakan, selain upah yang dibayarkan hanya separo dari gaji pokok, pihaknya tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan tambang tempatnya bekerja, PT. Bangun Bumi Indah (BBI). “Mereka (perusahaan) tidak membayar pesangon, ini menambah kesulitan bagi kami. Pihak perusahaan tidak mau membayar pesangon sebab penghentian aktifitas tambang bukan keinginan perusahaan, ini keinginan pemerintah pusat,” sebutnya.

Terpisah Aim K. Lagunasa selaku Korlap Spartan Region Sulteng membernarkan hal tersebut. Dia mengaku sudah mendapat 500 keluhan dari para buruh tambang yang tak mampu lagi melakukan pembayaran kredit kendaraan bermotor.
“Ini merupakan salah satu contoh kecil akibat imbas dari berlakunya UU Minerba. Kami sangat tidak setuju dengan regulasi tersebut, sebab dampak yang ditimbulkan tak hanya membuat buruh kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kelangsungan hidupnya kedepan,” ungkapnya.

Ia mengatakan pihaknya telah berencana akan kembali menggelar aksi di Jakarta pada tanggal 20 Februari mendatang untuk mendesak agar pemberlakukan UU Minerba dicabut.
“Kami tetap pada prinsip meminta agar aturan tersebut dicabut. Kasian buruh kena imbasnya. Pemerintah dalam menerapkan UU Minerba tidak mengkaji lebih dalam dampak yang akan ditimbulkan” tuturnya.
Peraturan Menteri (Permen) nomor 1 dan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014 atas rujukan UU Minerba nomor 4 tahun 2009 yang mulai berlaku 12 Januari, tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral yang mengharuskan perusahaan tambang harus memiliki pabrik.

MATI SURI

Humas PT. Bintang Delapan Mineral, Maman mengatakan, pihaknya saat ini tidak lagi beroperasi dalam melakukan eksploitasi di areal pertambangan.
“Kalau bisa dibilang, saat ini BDM sedang mati suri,” katanya.
Dia menuturkan dari 1.600 buruh PT. BDM Morowali pada tahun 2013, hingga bulan Februari 2014 jumlahnya berkurang di kisaran 1.400 orang.
“Ada buruh yang dikontrak selama 1 tahun, memasuki bulan Februari tidak diperpanjang lagi kontraknya,” ungkapnya.

Kata dia, alternatif agar tidak terjadi PHK, sebagian buruh yang dahulu melakukan eksploitasi kini telah dialihfungsikan menjadi buruh PT. Sulawesi Minning Investment yngg merupakan salah satu group Bintang Delapan yang bertugas melakukan pembangunan konstruksi pabrik (smelter).

Sebagian lagi, buruh PT. BDM dialihfungsikan menjadi pekerja dalam reklamasi di bekas hasil eksploitasi, untuk melakukan penanaman berbagai jenis pohon demi mengembalikan hutan yang sudah gundul akibat aktifitas tambang.
“Selang waktu setahun kedepan PT. BDM tidak melakukan PHK, namun jika ada buruh yang massa kontraknya selesai tahun ini, maka tidak akan diperpanjang lagi, sebab kami tidak lagi melakukan eksploitasi di lapangan. Nanti beroparsi lagi pada Smester pertama tahun 2015 dalam ujicoba pabrik (Smelter),‚ÄĚ singkatnya. IVAN

About The Author

Number of Entries : 1378

Leave a Comment


− one = 1

Home | Contact | Copyright 2013 Sulteng Post - Powered by CentralNet

You might also likeclose
Scroll to top